rss_feed

Desa Bantaragung

Jl. LP. Cakara Jaya, Bantaragung, Sindangwangi, Bantaragung, Kec. Sindangwangi, Kabupaten Majalengka
Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 45475

mail_outline admin@bantaraguung.desa.id

  • Muhammad Ilham

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • Mustahiq S.Adm

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • Syafruddin

    Kaur Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • Supardi Rustam

    Kaur Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • Mardiana

    Kaur Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • Syafi-i. SE

    Kaur Pembangunan

    Belum Rekam Kehadiran
  • Mahrup

    Kaur Keamanan dan Ketertiban

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

fingerprint
SOTK Desa Bantar Agung

01 Jul 2022 11:05:36 21 Kali

KEPALA DESA BANTARAGUNG

KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURAN KEPALA DESA BANTARAGUNG

NOMOR  6 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA  BANTARAGUNG

 

Menimbang

:

a.    bahwa sebagai tindaklanjut penetapan desa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) butir C Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka, dipandang perlu menyesuaikan penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bantaragung;

 

 

 

b.    bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada b butir a, perlu menetapkannya dalam Peraturan Kepala Desa

 

Mengingat

:

1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

 

 

 

2.    Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 

 

 

3.    Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

 

 

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)

 

 

 

5.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

 

 

 

6.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa

 

 

 

7.    Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa;

 

 

 

8.    Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

  1. Kabupaten adalah Kabupaten Majalengka.
  2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka.
  3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
  4. Camat atau sebutan   lain   adalah   pemimpin kecamatan      yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
  5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Pemerintah Desa adalah   penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  9. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Dusun (Kasun), Pembantu Kaur dan Pembantu Kasi.
  10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
  11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  12. Peraturan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  13. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
  14. Dusun adalah bagian  wilayah  dalam  desa  yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

 

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

 

Pasal 2

 

  • Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa.
  • Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  1. Sekretariat Desa;
  2. Pelaksana Kewilayahan; dan
  3. Pelaksana Teknis.
  • Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.
  • Bagan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

Pasal 3

 

  • Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

 

  • Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) urusan, yakni :
  1. Urusan Tata Usaha dan Umum;
  2. Urusan Keuangan; dan
  3. Urusan Perencanaan.
  • Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat1) terdiri paling sedikit 2 (dua) urusan, yakni;
    1. urusan umum dan perencanaan; dan
    2. urusan keuangan.
  • Masing - masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.

 

Pasal 4

 

  • Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf b merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
  • Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
  • Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  • Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

 

 

Pasal 5

 

  • Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional;
  • Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) seksi, yakni :
  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Kesejahteraan; Dan
  3. Seksi Pelayanan.
  • Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling sedikit berjumlah 2 (dua) seksi terdiri dari:
  1. Seksi Pemerintahan, dan
  2. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
  • Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh kepala seksi.

 

Pasal 5

 

  • Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan yaitu berdasarkan tipe desa
  • Penetapan tipe desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas ketetapan keputusan Bupati yang telah ditetapkan dengan rincian susunan organisasi sebagai berikut :
    1. Kepala Desa;
    2. Sekretaris Desa;
    3. Kepala Seksi yaitu :
      1. Kepala Seksi Pemerintahan
      2. Kepala Seksi Kesejahtraan Rakyat
      3. Kepala Seksi Pelayanan
    4. Kepala Dusun yaitu :
      1. Kepala Dusun Lokapraja;
      2. Kepala Dusun Mertasela;
      3. Kepala Dusun Tirtawana, dan
      4. Kepala Dusun Pasir Ayu.
    5. Kepala Urusan yaitu :
      1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum’
      2. Kepala Urusan Keuangan’
      3. Kepala Urusan Perencanaan.

 

  • Penetapan struktur dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan inisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan kepala desa

 

 

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

 

Pasal 7

 

  • Kepala desa berkedudukan   sebagai   kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  • Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
  1. Menyelenggarakan pemerintahan desa,  seperti tata  praja  pemerintahan,  penetapan peraturan di   desa,   pembinaan   masalah   pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  2. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  3. Pembinaan kemasyarakatan seperti melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
  4. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi  masyarakat  di  bidang budaya,  ekonomi,  politik,  lingkungan  hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

 

 

Pasal 8

 

  • Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
  • Sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat desa.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi :
  1. Melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  2. Melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  3. Melaksanakan urusan keuangan   meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi     penghasilan       kepala desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa dan lainnya;
  4. Melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
  • Uraian fungsi sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  1. Mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa/dusun;
  2. Menyusun rancangan produk hukum desa;
  3. Mengundangkan produk hukum desa, peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  4. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya;
  6. Menyelenggarakan tugas kesekretariatan desa;
  7. Memberikan pelayanan administrasi;
  8. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset desa dan mengelola administrasi aparatur pemerintah desa;
  9. Mengumumkan/menyebarluaskan informasi dan produk hukum desa kepada masyarakat;
  10. Melaksanakan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa;
  11. Mengoordinasikan pelaksanaan seleksi perangkat desa;
  12. Mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah desa; dan
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

 

Pasal 9

 

  • Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
  • Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
  • Kepala urusan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala urusan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala urusan mempunyai fungsi :
  1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum dengan uraian tugas sebagai berikut :
  2. Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar;
  3. Melaksanakan pencatatan dan menginventarisasi aset desa;
  4. Melakukan penataan arsip desa;
  5. Melaksanakan administrasi aparatur pemerintah desa;
  6. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa;
  7. Melaksanakan urusan penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
  8. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
  9. Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan pemerintah desa;
  10. Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

  1. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya dengan uraian tugas sebagai berikut :
  2. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBDesa, perubahan APBDesa dan laporan realisasi APBDesa;
  3. Mencatat dan menginventarisasi sumber pendapatan desa;
  4. Menghimpun menganalisis, menyajikan, dan memberikan informasi data terkait keuangan Desa;
  5. Melaksanakan pengelolaan peadministrasian dan pembukuan keuangan desa;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

  1. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan dengan uraian tugas sebagai berikut :
  2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan desa;
  3. Menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
  4. Menyiapkan bahan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
  5. Mengelola arsip perencanaan pembangunan;
  6. Pengendalian, monitoring dan evaluasi program;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

Pasal 10

  • Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
  • Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
  • Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
  • Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
  • staf desa  sebagaimana  yang  dimaksud  pada ayat (4) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi mempunyai fungsi :
  1. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa dengan uraian tugas sebagai berikut:
  2. Melakukan sosialisasi, bimbingan konsultasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  3. Pengumpulan bahan dan data penyusunan rancangan regulasi desa;
  4. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pencatatan data kependudukan dan perubahannya;
  5. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pencatatan dan inventarisasi luas, peruntukan tanah di desa serta perubahannya;
  6. Merumuskan kebijakan pengembangan kerjasama desa serta pelaporan pelaksanaan kerjasama desa;
  7. Melaksanakan koordinasi pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  8. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data, pengisian dan pengelolaan profil desa;
  9. Melakukan pembinaan lembaga RT dan RW;
  10. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

  1. Kepala Seksi Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dengan uraian tugas sebagai berikut :
  2. Merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa;
  3. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi serta   menyusun   data   di bidang   pemberdayaan   masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
  4. Mendorong swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
  5. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarkat desa dan sumber-sumber pendapatan desa;
  6. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perencanaan pembangunan Desa;
  7. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembangunan desa;
  8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
  9. Melaksanakan inventarisasi usaha mikro;
  10. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai bidang tugasnya;
  11. Melaksanakan pembinaan kegiatan lembaga kemasyarakatan seperti kegiatan Karang Taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

  1. Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan dengan uraian tugas sebagai berikut :
    1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
    2. Merencanakan melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan  mental spiritual, keagamaan, nikah,   talak,   cerai   dan   rujuk,   sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    3. Melaksanakan administrasi rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
    4. Menyiapkan dan menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur pelayanan di Desa;
    5. Melaksanakan administrasi penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pelayanan dari masyarakat;
    6. Melaksanakan penyerahan dokumen kepada masyarakat pengguna layanan;
    7. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan satu pintu;
    8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

 

Pasal 11

 

  • Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala dusun memiliki fungsi:
    1. Pembinaan ketentraman dan  ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
    2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
    3. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
    4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala dusun memiliki uraian tugas:
  1. Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  2. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
  3. Mendorong peningkatan partisipasi   dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;
  4. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
  5. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  6. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

 

BAB IV

TATA KERJA

 

Pasal 13

 

  • Dalam melaksanakan  tugasnya,  kepala  desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas
  • Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi.
  • Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa melalui sekretaris desa bertanggung jawab kepada kepala desa dengan membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya

 

Pasal 13

 

  • Hari kerja  bagi  pemerintah  desa  ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disamakan dengan hari kerja pemerintah
  • Kepala desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan hari dan jam kerja pemerintah desa.

 

 

BAB VI

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 15

 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bantaragung.

 

Ditetapkan di    : Bantaragung

pada tanggal    : 16 Agustus 2021

KEPALA DESA BANTARAGUNG

 

 

ttd

 

S A M H A R I

 

 

LAMPIRAN PERATURAN  KEPALA DESA

NOMOR            : 6 Tahun 2021

TANGGAL          : 16 Agustus 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA BANTARAGUNG

 

Kepala Desa                            : Samhari

Sekretaris Desa                       : Arnedi

Kaur. Keuangan                      : Een Suhaeni, S.Pd., M.AP

Kaur. Perencanaan                  : Sunarsa

Kaur. Tata Usaha dan Umum : Pupi Supiarto, SE

Kasi. Pemerintahan                : Uus Ruswita

Kasi. Kesejahteraan                : Nana Supriatna, S.Pd

Kasi. Pelayanan                      : Ahyani, S.Sos

Kadus Lokapraja                    : Usaeri

Kadus Mertasela                     : Heri Kusaeri Herianto, S.Pd

Kadus Tirtawana                    : Lili Kaosyar

Kadus Pasir Ayu                     : Udi

 

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

share Sinergi Program

insert_photo Album Galeri

account_circle Aparatur Desa

message Komentar Terkini

  • person Penduduk Biasa

    date_range 14 September 2016 06:09:16

    Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan [...]

contacts Info Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:6
Kemarin:22
Total Pengunjung:8.384
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.237.27.159
Browser:Tidak ditemukan